Rabu, 19 Oktober 2016

Pembangunan Ekonomi Dalam Indonesia

Dalam ekonomi pembangunan, negara berkembang biasanya menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu negara tersebut. Dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah pun melakukan suatu usaha kegiatan yang dimana usaha ini bertujuan untuk membangun perekonomian negara tersebut dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

salah satu contoh adalah negara kita yaitu, INDONESIA. Indonesia termasuk kedalam negara berkembang. Masalah-masalah yang Indonesia hadapi dalam ekonomi pembangunan ialah:

1.      Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi. Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan ekonominya.

2. Kemiskinan
Berdasarkan data BPS bulan Maret 2012 jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan berjumlah sekitar 29,13 juta orang (11,96%). Jumlah ini berkurang sebanyak 0,89 juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya angka kemiskinan ditunjang adanya penurunan harga komoditas makanan sedikit lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

3. Pengangguran
Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

4. Inflasi
Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara. Berdasarkan sumbernya inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.

5. Hutang Luar Negeri
Hutang yang terus menumpuk tersebut menyebabkan terjadinya berbagai masalah perekonomian seperti nilai mata uang Rupiah yang terus menurun.

6. Defisit Anggaran
APBN Indonesia selalu mengalami defisit. Defisit adalah saat ketika anggaran belanja lebih tinggi dari anggaran pendapatan. Itulah salah satu alasan kenapa hutang negara kita terus menumpuk. Penyebab utamanya adalah korupsi, perilaku pemerintah yang sangat boros anggaran, dan subsidi yang tidak tepat sasaran.

7. Ketidakmampuan Mengelola Sumber Daya & Industrial

8. Korupsi

9. Masalah Pangan

10. Pembangunan yang Cenderung Tersentralisasi


Pemerintah pun menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu:
1.      
P. Pemberian Subsidi
Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.
2.      Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
3.      Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).
4.      Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. 
5.      Kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi.

6.  Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain. Menetapkan harga minimum dan maksimum untuk melindungi produsen atau konsumen.

Usaha serta Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi?
1.      Membangun infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, bendungan,dan lainnya.
2.      Memberikan kemudahan bagi para badan usaha maupun wajib pajak dengan mengadakan program Tax Amnesty.
3.      Mengadakan program BPJS, KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat).
4.      Pemerintah mendirikan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk menunjang kegiatannya sebagai pelaku ekonomi.
5.      Pemerintah dalam kegiatan distribusinya menyalurkan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat seperti BULOG, PT.Telkom, PT.PLN, PT.Pertamina, dan lainnya.
6.      Membuat Pusat Logistik Berikat (PLB) alias Gudang Raksasa. Dibuatnya PLB bertujuan agar para pengusaha indonesia dapat menimbun barang impor yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan atau pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan, pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali atau diekspor. Barang yang masuk ke gudang berikat tak dikenakan bea masuk. Jadi sangat membantu pengusaha indonesia dalam meningkatka daya saing.



Sumber:


Tidak ada komentar:

Posting Komentar